Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina, tidak boleh terpisah dari langkah nyata untuk memulihkan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pertemuan tingkat tinggi terkait pemulihan awal Jalur Gaza yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (23/9), Sugiono menekankan bahwa warga Gaza tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hak hidup yang layak.
Menurut Sugiono, makna perdamaian bagi rakyat Gaza seharusnya melampaui sekadar ketiadaan kekerasan fisik. Ia menekankan bahwa masyarakat harus diberikan ruang untuk membangun kembali kehidupan mereka secara bermartabat. Indonesia pun mendesak agar penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan menjadi prioritas utama. Langkah-langkah tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan pemulihan layanan dasar serta pembangunan kembali infrastruktur yang hancur.
Terkait bantuan kemanusiaan, Menlu RI berpandangan bahwa dukungan internasional tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek saja. Bantuan harus diarahkan untuk mendukung kapasitas pihak Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Sugiono menyoroti peran strategis Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dalam mengoordinasikan aksi nyata di lapangan. Ia mengingatkan agar seluruh proses pemulihan dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina, di mana dukungan global berfungsi sebagai penguat kapasitas masyarakat setempat.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan fase pemulihan Gaza sesuai dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Menlu Sugiono, yang memimpin delegasi RI di New York sejak Senin (21/9), dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam (26/9) waktu setempat.
Baca Juga: Palestina Apresiasi Deklarasi New Delhi pada KTT BRICS ke-18
Artikel ini dibantu penulisannya oleh AI, dirangkum dari: ANTARA News – Terkini (Nasional) (sumber).
