Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memberikan penegasan terkait kekhawatiran publik mengenai potensi kredit macet atau non-performing loan (NPL) pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, penyaluran kredit untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dipastikan tidak akan bermasalah karena memiliki jaminan negara.
Dony menjelaskan bahwa bank BUMN tidak mendanai program pemerintah secara langsung dengan metode yang melanggar aturan perbankan. Sebaliknya, penyaluran dana tetap mengikuti mekanisme bisnis yang lazim, yakni business to business (B2B), dengan melalui proses analisis kredit sebagaimana mestinya. Penegasan ini disampaikan Dony saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (7/9/2026).
Sebagai contoh, Dony menunjuk skema pembiayaan yang diberikan kepada Agrinas Pangan. Perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas kredit dari BRI dengan jaminan pemerintah, sehingga risiko bagi perbankan menjadi sangat rendah. Baginya, jaminan negara merupakan instrumen keamanan tertinggi dalam industri keuangan, yang justru membuat kualitas kredit program tersebut lebih terjaga dibandingkan kredit komersial pada umumnya.
Pernyataan ini sekaligus merespons sorotan berbagai pihak terhadap keterlibatan perbankan nasional dalam pembiayaan besar untuk program KDMP. Pemerintah berkomitmen merancang skema pembiayaan strategis agar tidak mengganggu kesehatan bank, dengan memastikan adanya dukungan penuh dan jaminan terhadap kewajiban yang timbul dari program tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Pantau Dampak Erupsi 6 Gunung Berapi Terhadap Ekonomi dan Logistik Nasional
Artikel ini dibantu penulisannya oleh AI, dirangkum dari: CNBC Indonesia – Market (sumber).
