ARAHKINI.COM – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa sebagian besar konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia dipicu oleh persoalan ketidakadilan. Menurutnya, dialog menjadi kunci utama untuk mencegah sekaligus menyelesaikan konflik secara damai.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menghadiri peringatan 20 tahun Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization (CDCC) bertema Belief of Dialogue di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Dalam pidatonya, JK menegaskan bahwa budaya dialog sejatinya telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia melalui prinsip musyawarah dan mufakat.
“Musyawarah mufakat itu artinya dialog. Tidak ada musyawarah tanpa dialog. Karena itulah dasar bangsa ini ialah musyawarah dan dialog,” ujar JK.
Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, konflik di berbagai negara umumnya berawal dari perbedaan kepentingan, ideologi, wilayah, ekonomi, hingga persoalan sosial. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak dibangun komunikasi yang baik antarpihak.
JK menjelaskan, dialog memiliki dua fungsi penting. Pertama, mencegah konflik melalui upaya membangun saling pengertian. Kedua, menyelesaikan konflik yang telah terjadi dengan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
“Dialog untuk mencegah agar jangan terjadi konflik dengan membangun saling pengertian dan memahami kepentingan masing-masing. Kedua, dialog untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi,” katanya.
Ia menilai penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui kemenangan dalam peperangan. Menurutnya, pendekatan win-win solution lebih efektif karena memungkinkan semua pihak memperoleh jalan keluar tanpa merasa dikalahkan.
“Win-win solution tentu bisa dicapai dengan persiapan yang baik dan pengetahuan tentang masalah yang dihadapi, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga mengungkapkan bahwa dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, sebanyak 10 di antaranya dipicu oleh persoalan ketidakadilan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun wilayah.
“Dari 15 konflik besar di Indonesia, 10 terjadi karena ketidakadilan. Karena itu dialog juga harus memahami ketidakadilan apa yang terjadi di suatu negara,” ungkapnya.
Ia mencontohkan konflik Aceh yang menurutnya tidak semata-mata dipicu persoalan agama, melainkan juga dipengaruhi ketidakadilan ekonomi. Karena itu, penyelesaiannya dilakukan melalui dialog sekaligus menyentuh akar persoalan yang melatarbelakanginya.
JK juga membagikan pengalamannya dalam membantu penyelesaian sejumlah konflik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dialog sangat bergantung pada adanya kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai.
“Saya menyelesaikan tiga konflik di Indonesia dan semuanya dengan dialog. Dialog itu baru terjadi apabila ada kepercayaan,” tuturnya.
Selain konflik di dalam negeri, JK turut menyinggung keterlibatannya dalam proses dialog perdamaian di Afghanistan yang berlangsung di Doha. Menurutnya, dialog menjadi langkah penting untuk mencegah konflik yang lebih besar dan membuka peluang terciptanya perdamaian.
Menutup pidatonya, JK berharap semangat dialog terus dikembangkan sebagai upaya menciptakan keadilan, keamanan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dunia.
“Apabila ingin melanjutkan dialog ini, intinya adalah bagaimana menciptakan keadilan untuk setiap bangsa. Keadilan akan menciptakan kedamaian dan kemakmuran,” pungkasnya. �
